Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Indonesia kedua yang dilupakan Sejarah


Seabad Sjafruddin Prawiranegara

Memori sejarah Indonesia harus kembali membuka file lama untuk menemukan tokoh besarnya. Satu abad silam, 28 Februari 1911, Kabupaten Serang, Banten, mencatat sejarah penting bagi keberlangsungan bangsa ini dengan kelahiran Sjafruddin Prawiranegara.

Di antara peran pentingnya adalah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Belanda melakukan Agresi Militer II dan merebut Ibu Kota RI, serta menawan Presiden, Wapres, dan pejabat pemerintah RI lainnya pada 19 Desember 1948. Dalam kondisi genting ini para pemimpin RI di Sumatera yang dikoordinir Sjafruddin Prawiranegara mengadakan rapat membahas konsekuensi Agresi Militer Belanda. Sambil menunggu kepastian kabar pemimpin RI di Yogyakarta, mereka bergerak dan berkumpul hingga terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948.

Keesokan harinya, 23 Desember 1948, Sjafruddin berpidato mengecam Belanda serta menegaskan bahwa RI tidak bergantung kepada Soekarno-Hatta sekalipun keduanya sangat berharga. Tidak ketinggalan, dia menyeru semua Angkatan Perang Negara RI untuk terus bertempur dan menggempur Belanda di mana saja dan dengan apa saja. Sejak saat itu PDRI muncul sebagai musuh nomor satu yang selalu dicari Belanda. Tidak heran jika tokoh-tokoh PDRI terus bergerak sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Mereka tidak jarang harus tidur di hutan belukar, pinggiran sungai, serta kekurangan bahan makanan. Tidak hanya itu, mereka juga menggotong radio dan berbagai perlengkapan propaganda lain untuk memberitahukan dunia tentang eksistensi RI. Kondisi PDRI yang keluar masuk hutan itu mendorong Belanda memplesetkannya PDRI dengan Pemerintah Dalam Rimba Indonesia. Namun, eksistensi PDRI yang berlokasi somewhere in the jungle di Sumatera ini justru mampu mematahkan klaim Belanda yang menyatakan Indonesia sudah hancur menyusul serangannya ke Yogyakarta.


PDRI mampu mengendalikan negara meski dilakukan dengan bergerilya dari satu tempat ke tempat lain. Berbagai perlawanan dan diplomasi yang dilakukan PDRI inilah yang membuat Belanda semakin terjepit kedudukannya dalam pergaulan mondial. Menjelang pertengahan 1949, propaganda PDRI mulai berhasil dengan munculnya sikap dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedangkan di wilayah Indonesia, Belanda juga tidak pernah berhasil berkuasa secara penuh.

Kondisi ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan dengan memilih utusan Soekarno-Hatta yang ketika itu berstatus tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem- Royen. Inisiatif pemimpin RI yang dalam pengawasan Belanda itu tentu membuat para tokoh PDRI dan pejuang di lapangan kurang senang. Jenderal Sudirman misalnya, dia mengirimkan radiogram kepada Sjafruddin mempertanyakan kelayakan tahanan maju ke meja perundingan.

Panglima termuda yang pernah dimiliki republik itu menumpahkan kejengkelannya dengan inkonsistensi para pemimpin RI di Bangka. Menurutnya, di pihak RI sudah ada PDRI yang diresmikan sendiri oleh Soekarno-Hatta ke seluruh dunia. Hasil perjanjian Roem-Royen terbukti kurang menguntungkan RI karena hanya mampu membebaskan Yogyakarta dari cengkeraman Belanda. Teritorial ini bertahan sampai 15 Agustus 1950, ketika Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan yang diarsiteki oleh Moh Natsir.

Hasil ini tentu jauh dari harapan PDRI yang menginginkan Belanda kembali kepada Persetujuan Linggarjati “plus”, dengan mengakui Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau sekitarnya sebagai wilayah RI dengan tambahan beberapa wilayah. Menurut Ketua PDRI Sjafruddin, mungkin akan lain ceritanya jika PDRI yang melakukan perundingan sebab para pemimpin RI yang ditawan Belanda tidak tahu kondisi riil di lapangan dan sangat mungkin perhitungan mereka tentang kekuatan RI maupun Belanda melenceng. Sedangkan PDRI mengetahui detail kekuatan RI serta paham jika Belanda sudah rapuh dan tidak mungkin melanjutkan peperangan lebih lama (Ajip Rosidi, 1986).

Setelah perjanjian Roem-Royen diteken 7 Mei 1949, Soekarno-Hatta sebagai penanggung jawabnya mulai “turun gunung” melobi elemen PDRI dan tentara RI untuk menerimanya. Namun, PDRI tetap bersikukuh pada pendiriannya dengan mengeluarkan pernyataan tentang syarat penyokongan Roem-Royen, 14 Juni. Pertama, TNI harus tetap tinggal pada posisi yang diduduki pada masa itu. Kedua, tentara Belanda harus ditarik kembali dari kedudukan-kedudukannya. Ketiga, pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta setelah daerah itu dikosongkan Belanda.

Keempat, Belanda harus mengakui kedaulatan RI sesuai Persetujuan Linggarjati. Kelima, pembentukan pemerintahan di Indonesia yang demokratis dan merdeka tidak dengan perantaraan Belanda. Seiring dengan bergulirnya waktu, Sjafruddin mulai “melunak” dengan inisiatif pemimpin RI di Bangka, bahkan dia “mendinginkan” mayoritas pimpinan PDRI dan tentara yang menolak Roem-Royen. Meski merasa “dikhianati”, dia menjelaskan bahwa PDRI berpegang pada pendiriannya akan membahayakan keutuhan negara dan bangsa.

Untuk mencegah perpecahan serta menjaga persatuan RI, dia menyerahkan mandatnya kembali kepada Soekarno-Hatta. Kenegarawanan inilah yang menyelamatkan RI dari devide et impera Belanda, sekaligus menunjukkan kebesaran jiwa dan amanatnya sebagai seorang pemimpin. Puncaknya, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI, Soekarno, Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang itu, Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948 terkait alasan tidak menggabungkan diri dengan kaum gerilya, hubungan Bangka-luar negeri, serta Persetujuan Roem-Royen.

Dalam sidang inilah Sjafruddin secara formal menyerahkan kembali mandatnya serta mengakhiri catatan heroik PDRI selama enam bulan 21 hari. Tidak satu pun elemen bangsa yang memungkiri kesuksesan PDRI dalam menyambung kontinuitas RI. Namun, heroisme PDRI itu dalam beberapa rezim terlihat seperti hendak dikecilkan, bahkan dilupakan.

Dalam pembelajaran sejarah formal di Indonesia, PDRI hampir tidak pernah disinggung kecuali hanya dalam beberapa kalimat sehingga sudah saatnya pemerintah memunculkan political will untuk meletakkan sesuatu pada konteksnya, termasuk masalah PDRI. Kata pepatah bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya.(*)

Muh Kholid AS
Redaktur Pelaksana Majalah Matan PW Muhammadiyah Jawa Timur

Tentang andihendra

Andi hendra paluseri adalah perantau asal medan yang menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB jurusan teknik elektro (Tenaga Listrik).
Pos ini dipublikasikan di pengalaman di ITB. Tandai permalink.

4 Balasan ke Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Indonesia kedua yang dilupakan Sejarah

  1. mostafa maulana berkata:

    ini perlu untuk generasi muda agar mengetahui sejarah bagaimana adanya NKRI sekarang. ini tidak lepas peran guru disekolah, yang artinya guru tidak tergantung dengan buku yang dipakai disekolah sekarang yang bikin pusing orang tua ( SD saja bawa bukunya keliwat batas ). Apa ia generasi sekarang lebih pintar dari generasi yang sekolah sd nya bawa buku hanya 5 atau 6 bh. nyipang dikit kalau boleh.

  2. andihendra berkata:

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Puncak rangkaian acara “Satu Abad Sjafruddin Prawiranegara” berlangsung 28 Februari 2011, bertepatan dengan tanggal kelahirannya sekaligus diluncurkan biografi berjudul “Mr Sjafruddin Prawiranegara, Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)”.

    Berikut sekilas profil Syafruddin Prawiranegara yang diperoleh dari DPD RI di Jakarta pada Sabtu. DPD RI memfasilitasi rangkaian kegiatan dalam rangka satu abad tokoh nasional itu dan menempatkan anggota DPD Andi Mapetahang Fatwa atau AM Fatwa sebagai ketua panitia pelaksana.

    Sjafruddin Prawiranegara lahir di Serang, 28 Februari 1911 dan wafat di Jakarta, 15 Februari 1989. Dia adalah pejuang kemerdekaan RI yang menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI merangkap Menteri Pertahanan serta Menteri Penerangan dan Urusan Luar Negeri ketika pemerintahan RI di Yogyakarta dikuasai Belanda setelah agresi militer yang kedua (19 Desember 1948).

    Saat itu, Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ke Pulau Bangka. Dalam tubuh Sjafruddin mengalir darah campuran Banten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, dibuang ke Banten karena terlibat Perang Paderi.

    Sutan menikahi puteri bangsawan Banten, yang melahirkan kakek Syafruddin, yang kelak memiliki anak bernama R Arsyad Prawiraatmadja. Arsyad, ayah Syafruddin bekerja sebagai jaksa tetapi dekat dengan rakyat. Ia dibuang Belanda ke Jawa Timur.

    Sjafruddin menempuh pendidikan ELS (Europeesche Lagere School) setara Sekolah Dasar (SD) tahun 1925, MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) setara sekolah menengah pertama (SMP) di Madiun tahun 1928 dan AMS (Algemeene Middelbare School) setara sekolah menengah atas (SMA) di Bandung tahun 1931.

    Ia lulusan Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di Jakarta (Batavia) dan bergelar Meester in de Rechten. Sjafruddin menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Kemakmuran.

    Ia juga menjadi Wakil Perdana Menteri tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran tahun 1947. Saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran terjadi agresi militer kedua Belada yang menyebabkan pembentukan PDRI di Sumatera.

    Seusai menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri tahun 1949, kemudian Menteri Keuangan tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, bulan Maret 1950, ia memotong uang bernilai Rp5 lebih hingga separuh.

    Kebijakan moneternya dikritik dan dikenal dengan julukan “Gunting Sjafruddin”. Sjafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, tahun 1951. Sebelumnya, ia adalah Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, kelak namanya menjadi Bank Sentral Indonesia.

    Ia menulis buku “Sejarah Moneter” dibantu Oei Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia. Awal tahun 1958, PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) berdiri akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan sosial yang terjadi.

    Ia diangkat sebagai Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Dalam kabinet PRRI, Sjafruddin adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI.

    Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 menetapkan pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan, termasuk PRRI. Sjafruddin beristri Tengku Halimah Syehabuddin, seorang wanita kelahiran Aceh. Memasuki masa tuanya, ia menjadi seorang mubaligh. Dalam aktivitas keagamaannya, ia menjadi Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI).

    Dia adalah tokoh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang pada Juni 1985, berkhotba Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A’raf, Tanjungpriok, Jakarta.

  3. syaiful berkata:

    info sejarah bagus untuk di ketahui generasi muda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s