Sistem Pertambangan Menggunakan Konsep yang menyalahi UU ’45


Konsesi, nama sistem yang digunakan…

Mungkin bagi Anda yang belum mengerti tentang konsesi, saya akan menjelaskan tentang sistem kerjasama yang diberlakukan di Indonesia. Nah, ada dua sistem kerjasama yang diberlakukan :

1. Sistem Kontrak (Production Sharing Contract)

Intinya didalam sistem ini, pemerintah adalah pemilik sumber daya alam tersebut. Sedangkan perusahaan adalah kontraktor yang ditunjuk pemerintah dan akan mendapatkan bagian yang disetujui oleh pemerintah.

2. Sistem Konsesi

Kalau dalam sistem ini, pemerintah menyerahkan hak penguasaan pada perusahaan yang bersangkutan dengan perjanjian perusahaan tersebut akan memberikan royalti kepada pemerintah.

Nah, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda untuk membaca kembali UUD 1945 Pasal 33 : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dari pasal 33 tersebut, menurut Anda sistem mana yang mencerminkan UU ’45 pasal 33?

Sebelum menjawabnya, saya akan membawa Anda ke Indonesia sebelum era 60-an. Dulu pengusahaan minyak dilakukan oleh perusahaan asing dengan menggunakan sistem konsesi. Nah, menyadari kondisi yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar tersebut, Bung Karno (bersama DPR kala itu) memutuskan untuk menghapus sistem konsesi dan menasionalisasi perusahaan asing dengan Undang-Undang no.44 tahun 1960.

Bisa dikatakan penghapusan sistem konsesi ini dan nasionalisasi perusahaan luar, menjadi awal dendam  kesumat pihak luar untuk menjatuhkan kepemimpinan Soekarno di tahun-tahun berikutnya.

Namun seiring berjalannya waktu, sistem konsesi ini dipergunakan kembali terutama untuk kerjasama usaha pertambangan. Selain menyalahi konstitusi, sistem ini juga sangat tidak menguntungkan untuk negara.

Dengan Sistem Kontrak (PSC), negara mendapatkan bagian 85% dimana negara mempunyai alat atau mekanisme kontrol melalui BP Migas. Meskipun dengan mekanisme kontrol ini malah membuat masalah baru.

Namun, di sistem konsesi pemerintah tidak mempunyai alat atau mekanisme untuk mengontrol produksi, biaya, harga jual, dan pemasaran produk tambang karena manajemen penambangan sepenuhnya di tangan investor. Selain itu, royalti yang diberikan ke pemerintah-pun hanya 4% (tembaga), 3.75%(emas), 3.25%(perak)* dan 13,5% (batubara). Bahkan ada di sebuah perusahaan tambang yang negara hanya mendapatkan 1% dari pengusahaan emasnya, menyedihkan!.

Secara kasat mata, jelas sekali terlihat sistem konsesi sangat tidak menguntungkan bagi negara apalagi bila dikaji masalah mekanisme kontrol yang selama ini belum dimiliki pemerintah terhadap usaha pertambangan.

Di dalam sistem konsesi ini, perusahaan memiliki hak atas mineral (mineral right), hak menambang (mining right) dan hak atas manfaat ekonomi (economic right) sekaligus. Secara jelas terlihat bahwa negara memang sudah tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap kekayaan alam dalam sistem ini. Meskipun ada ‘pungutan royalti’ yang terkesan negara memiliki hak atas sumber daya itu.

Satu lagi, ternyata sistem konsesi ini merupakan warisan dari sistem Kolonial  Belanda yang dipergunakan di Indonesia dulu yang didasarkan atas Indische Mijnwet 1899.  Yah, kalau mental penjajah mah emang udah ngeruk aja kerjaannya.

Lalu, masih setujukah kalau Sistem Konsesi ini masih dipertahankan?

Rujukan :

* PP No.13 Tahun 2000

Iklan

Tentang andihendra

andi hendra paluseri adalahperantau asal medan yang menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB jurusan teknik elektro (Tenaga Listrik).
Pos ini dipublikasikan di pengalaman di ITB. Tandai permalink.

6 Balasan ke Sistem Pertambangan Menggunakan Konsep yang menyalahi UU ’45

  1. ezamroni berkata:

    memang sih, harusnya kekayaan negara harus sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. cuman kalau dilihat dari sistem kontrak, pendapatan negara bisa nyampai 86 % secara undang undang memang sesuai sih, cuma kalau dilihat dari segi investasi, pastinya investor mikir mikir kalau mau ngelola, soalnya hasilnya yang mereka terima dikit banget.

    kalau untuk kebijakan sementara ini sih, menurut aku masih relevan, karena kita posisinya memang butuh pihak luar untuk ‘memanen’ kekayaan alam kita (karena ga punya modal), tapi kalau untuk jangka panjang sih, sistemnya harus memakai sistem kontrak. supaya kekayaan negara ini bisa dikelola sendiri, diolah sendiri, dimanfaatin sendiri, dan dinikmatin sendiri 😀

    yah, moga-moga aja untuk kebijakan jangka panjang pemerintah kita nantinya memihak UUD 45 🙂

  2. andihendra berkata:

    Wah kalo sistem kontrak masih jauh lebih gede ni…

    waktu masih gross revenue aja udah kena FTP 20%
    udah gitu waktu di split, pemerintah mintanya 65% dari 80% tadi ->(52%)
    trus lagi bagian 35% si kontraktor juga harus kena pajak 40% -> (14%)
    kira2 86% lha…

  3. muhamad zamroni berkata:

    saya pernah mendapat mendapat jawaban (kalau ndak salah dari WaMen ESDM) tentang mekanisme sistem Konsesi ini. memang kalau dilihat dari royalti dari hasil tambang, bisa dibilang sangat sedikit, hanya berapa persen. Tapi ternyata yang tidak disoroti adalah besar pajak yang diberikan pada investor.

    kalau ga salah, besar pajak untuk investor ini sekitar 35-40 %. nah lho, kalau digabung kan berarti keuntungan yang masuk negara bisa sekitar 40an % lho. tapi saya ndak tahu apakah nominal segitu termasuk wajar atau nggak kalau dimasukin kekeayaan negara. kata beliau sih jumlah segitu termasuk wajar dalam dunia usaha.

    dan juga, saya menduga mungkin paradigmanya begini, biaya untuk eksplorasi dan menambang kekayaan alam di indonesia itu mahal, karena pemerintah ga punya anggaran, makanya mereka memberi peluang kepada asing untuk ikut serta ‘menggali’ hasil tambang itu, untuk dinikmatin bersama (daripada ga ada yang nikmatin). itu baru pendapat saya aja lho, sama sedikit dengar2 pembicaraan. belum nemu sumber UU yang valid. hehe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s