DAFTAR PERATURAN PANAS BUMI


Law adalah sesuatu yang menjadi kendala bagi anak-anak teknik dalam merealisasikan suatu proyek. Dalam kasus ini, saya mencoba memaparkan law/hukum yang berkaitan dengan bisnis panas bumi di Indonesia. Dengan list ini, diharapkan teman-teman mengetahui tentang skema bisnis panas bumi ini.

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia

4.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

4.1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

4.2.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi

4.2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

4.3. Peraturan, Instruksi dan Keputusan Presiden RI

4.3.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas

4.3.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

4.3.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional

4.3.4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

4.3.5. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

4.3.6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

4.4. Peraturan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan

4.4.1. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Serta Transmisi Terkait

4.4.2. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

4.4.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 21/PMK.011/2010 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

4.4.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2010

4.4.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya

4.4.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010

4.4.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2010 Tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010

4.4.8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

4.4.9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

4.4.10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

4.4.11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 Tentang Rekening Panas Bumi

4.4.12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

4.4.13. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

4.4.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi

4.5. Keputusan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan

4.5.1. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0155 K/30/MEM/2010 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat Dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

4.5.2. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1557 K/30/MEM/2010 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga Dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah

4.5.3. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1566 K/30/MEM/2010 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes Dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah

4.5.4. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

4.5.5. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0026 K/30/MEM/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang Dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

4.5.6. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0211 K/30/MEM/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

4.5.7. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1086 K/30/MEM/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Liki Pinangawan Muaralaboh, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

4.5.8. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2010 K/30/MEM/2009 Tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

4.5.9. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2478 K/30/MEM/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Di Daerah Suoh – Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung

4.5.10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 Tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik

4.6. Peraturan dan Surat Edaran Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Minerbapabum

4.6.1. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-02/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi

4.6.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara Dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

4.6.3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara Dan Panas Bumi Nomor 1053/30/DJB/2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan

4.6.4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE-08/BC/2008 Tentang Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi

Iklan

Tentang andihendra

andi hendra paluseri adalahperantau asal medan yang menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB jurusan teknik elektro (Tenaga Listrik) dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.
Pos ini dipublikasikan di pengalaman di ITB. Tandai permalink.

Satu Balasan ke DAFTAR PERATURAN PANAS BUMI

  1. Anonim berkata:

    Semoga berkah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s