Pembatalan Kenaikan akan Dibayar Mahal Oleh Pemerintah


Bila kenaikan BBM dibatalkan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi sebuah pemerintahan karena menjadi suatu anggapan umum bagi masyarakat ‘Bila Didemo besar-besaran maka Harus Diikuti’. Tentunya ini akan mempersulit langkah pemerintahan berikutnya untuk menerapkan kebijakan yang sebenarnya sudah dipertimbangkan secara makro dan matamh.

Kelak bila oposisi menjadi pemerintah, dan pemerintahan yang sekarang menjadi oposisi tentu talik ulur kepentingan yang akhirnya membawa-bawa para bocah untuk berdemo akan menjadi tradisi. Maka kehancuran bangsapun sebenarnya tinggal menunggu waktu.

Pelajaran berharga sebenarnya bisa diambil oleh siapapun dari aksi pekan ini. Pertama, bila ingin menerapkan suatu kebijakan maka sosialisasi harus dilakukan jauh-jauh hari bahkan ada tim yang melakukan ‘pencerdasan’ di masing-masing kampus sehingga mereka tidak perlu berunjuk rasa, membuat huru-hara, kemacetan bahkan merusak fasilitas yang pendanaannya berasal dari darah rakyat. Mereka cukup mengemukakan pendapatnya di forum yang dibuat oleh tim pencerdasan tersebut.

Pelajaran kedua, jauh-jauh hari sudah dipastikan bahwa semua orang telah paham kenapa sebuah kebijakan diambil dan harus dilaksanakan. Bahkan kalau perlu wajibkan lagi televisi-televisi swasta untuk menayangkan ‘Dunia Dalam Berita’ seperti jamannya Soeharto dulu. Sehingga di ‘Dunia Dalam Berita’ tersebut, berita terkait rencana dan kebijakan dapat diketahui rakyat banyak. Jangan hanya di TVRI, televisi itu udah banyak ditinggalkan terutama masyarakat kota.

Pelajaran ketiga, banyak pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sebuah momen untuk meningkatkan citra dirinya, termasuk kawan kita sendiri. Untuk itu, pastikan dari awal mungkin bahwa orang yang bersama kita benar-benar mengerti betul tentang mengapa sebuah kebijakan perlu direalisasikan.

Pelajaran keempat, pertimbangan kurangi anggaran pejabat menjadi isu yang hangat dibicarakan dan menjadi alasan mengapa BBM tidak perlu dinaikkan. Tentunya ide pengurangan gaji/penghasilan/bonus anggota DPR sebesar 75% akan menjadi contoh yang sangat riil. Jadi tidak sekedar bullshit belaka. Bahkan kalau perlu, mereka yang mengemukakan ide pembatasan anggaran pejabat haruslah menjadi contoh (tidak mendapatkan gaji/penghasilan/bonus mungkin), meskipun modal untuk menjadi wakil rakyat itu tidaklah murah bahkan hampir tidak mungkin balik modal bila mereka tidak bermain basah.

Pelajaran terakhir. Demokrasi itu memang sistem kotor. Sistem yang membuat kebenaran itu tidak akan pernah tegak. 250 juta penduduk tentunya akan memiliki 250jt tujuan yang berbeda pula. Suara rakyat mengalahkan suara Tuhan. Tuhan hanya menjadi alat penangkal jin, alat pembuka pidato dan alat penghias mulut. Selebih itu, Suara Tuhan dicampakkan ke tong sampah. Suaranya hanya dianggap dongengan orang-orang terdahulu.

Iklan

Tentang andihendra

andi hendra paluseri adalahperantau asal medan yang menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB jurusan teknik elektro (Tenaga Listrik) dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.
Pos ini dipublikasikan di pengalaman di ITB. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Pembatalan Kenaikan akan Dibayar Mahal Oleh Pemerintah

  1. Anonim berkata:

    ya betul.

    Dalam sistem demokrasi, ketika 250jt penduduk memilih monyet sebagai seorang presiden, maka jadilah monyet itu sebagai presiden…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s