Multi Capital City: Alternatif Ibukota Baru Indonesia


Banjir yang terjadi kamis kemarin meyadarkan kembali beberapa pihak atas urgensi ibukota baru. Jakarta dipandang sudah tidak layak menjadi ibukota karena sudah menjadi langganan banjir sejak zaman Batavia dan ditambah lagi kemacetan yang parah saat ini.

Beberapa daerah seperti Lampung, Palangraya, Bandung dll sebenarnya sudah pernah dipersiapkan menjadi pengganti Jakarta namun tetap berakhir sebagai wacana saja. Palangkaraya sendiri sebenarnya sudah dipersiapkan Soekarno dengan menancapkan tonggak pembangunan di kota tersebut pada 17 Juli 1957 tetapi berhenti dengan lengsernya Soekarno dari tampuk kekuasaan pada 1966.

Dengan kondisi kepulauan, sebenarnya konsep Uni Capital City kurang cocok di Indonesia karena hanya akan menyebabkan ketimpangan pembangunan di daerah yang dekat atau menjadi Ibukota tersebut dengan daerah yang jauh dari Ibukota. Desentralisasi yang dahulu diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan ini, malah disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk memperkaya diri dan golongannya sendiri. Hal ini terbukti dengan banyaknya kepala daerah yang kini terjerat dengan kasus korupsi.

Melihat hal tersebut, penulis mengusulkan untuk menggunakan sistem Multi Capital City. Salah satu negara yang menggunakan sistem ini dan pernah penulis kunjungi adalah Afrika Selatan. Ibukota negaranya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Cape Town       : Ibukota Legislatif Afrika Selatan
2. Pretoria            : Ibukota Eksekutif Afrika Selatan
3. Bloemfontein  : Ibukota Yudikatif Afrika Selatan

Selain pelaksanaan administrasi pemerintahannya berjalan lebih fokus, dengan adanya pembagian ini juga membuat pembangunan lebih merata di setiap daerah. Bila sistem Multi Capital City diterapkan, saran saya sebagai berikut :

1. Bukittinggi : Ibukota Legislatif
Bukittinggi sebagai calon ibukota baru dilatarbelakangi faktor sejarah dimana saat Yogyakarta diserang oleh Belanda, kota ini menjadi Ibukota pemerintahan darurat Indonesia dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Presidennya. Bayangkan bila saat itu tidak ada pemerintahan darurat, nama Indonesia mungkin saat ini hanya tinggal sejarah karena Soekarno dkk ditangkap dan diasingkan oleh Belanda.

2. Palangkaraya : Ibukota Eksekutif
Kota yang berada di Kalimantan Tengah ini memang sudah sejak lama dipersiapkan menjadi ibukota pemerintahan yang baru. Selain kondisinya yang relatif aman karena tidak dilewati oleh Ring of Fire dan memiliki lahan kosong yang relatif luas. Posisinya yang berada di tengah-tengah Indonesia menambah justifikasi mengapa kota ini layak untuk dijadikan the New Capital of Indonesia.

3. Ternate : Ibukota Yudikatif
Bila Bukittinggi mewakili daerah Indonesia Barat dan Palangkaraya untuk Indonesia tengah, Ternate dapat dipertimbangkan menjadi Ibukota yang mewakili Indonesia Timur. Faktor geografis yang memiliki banyak pulau menjadi salah satu keunggulan daerah Ternate untuk dipilih sebagai Ibukota Yudikatif.

Bagaimana menurut Anda?

Iklan

Tentang andihendra

andi hendra paluseri adalahperantau asal medan yang menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB jurusan teknik elektro (Tenaga Listrik) dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.
Pos ini dipublikasikan di pengalaman di ITB. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s