Prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah


Prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah
Andi Hendra Paluseri
Mahasiswa Ilmu Hukum
Universitas Jayabaya

Beberapa minggu terakhir, saya dan teman-teman mulai khawatir terkait harga properti saat ini. Kenaikan yang cukup cepat dibandingkan inflasi dan kenaikan gaji tentunya, membuat masyarakat Indonesia akan semakin kesulitan untuk mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan program rumah bersubsidi namun standard “subsidi” tersebut hanyalah untuk mereka yang benar-benar sulit. Tapi sudahlah, kami mulai mencari solusi. Nah, solusi yang terpikirkan adalah membeli tanah bersama-sama dengan luas yang cukup besar. Kemudian dibagi perkavling sesuai dengan porsi uang masing-masing.

Hal tersebut dirasa cukup efektif karena biayanya tidak terlalu besar dibandingkan harus membeli rumah dari awal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana prosedur untuk memecah sertifikat tanah kedepannya? dan berapa biaya yang harus dikeluarkan?.

Prosedur yang dilakukan adalah adanya permintaan pemegang hak atas satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Dalam hal pemisahan sertifikat diatas untuk tiap bidang harus dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya. Apabila tanah yang ingin dipisahkan tersebut dibebankan hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, maka pemecahan sertifikat tersebut baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.

Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.

A. Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah:

Permohonan ditujukan kepada Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri dengan beberapa dokumen berikut ini (Lampiran IX Peraturan No.6/2008):
1.Fotokopi identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2.Sertifikat hak atas tanah;
3.Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah;
4.Ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan apabila tanah tersebut dibebankan hak tanggungan;
5.Surat kuasa apabila permohonan pemecahan tidak dilakukan oleh si pemilik hak atas tanah tersebut; dan
6.Sertipikat Hak Atas Tanah asli, khusus bagi pengembang, harus juga menyertakan Site Plan kawasan pembangunan perumahannya.

B. Biaya Administrasi Pemecahan Sertifikat Tanah:
Sebagaimana diatur didalam PP No.46/2002 disebutkan bahwa penerimaan bukan pajak yang diterima negara dalam rangka pemecahan sertifikat tanah yaitu sebesar Rp. 25.000,- dikalikan banyaknya sertipikat pemisahan yang diterbitkan biaya ini diluar dari biaya pengukuran tanah yang dilakukan. Sehingga apabila ada sertifikat tanah induk akan dipisah menjadi 8 sertifikat baru maka biaya yang “SEHARUSNYA” dikeluarkan adalah sebesar Rp 200.000 (diluar biaya pengukuran tanah).

C. Jangka Waktu Pemisahan Sertifikat:
Berdasarkan Lampiran IX Peraturan No.6/2008 menyebutkan bahwa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja (diluar waktu yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tanah) untuk Pemecahan sampai dengan 5 (lima) bidang tanah terhitung sejak berkas diterima lengkap oleh Kantor Pertanahan dan telah lunas pembayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan catatan bahwa sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipecah tidak ada catatan (bersih);

Peraturan Terkait:
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Ketentuan Umum Pertanahan (“UU No.5/1960?);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP
No.24/1997“);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaBadan Pertanahan Nasional (“PP No.46/2002“);
4.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“Permen No.3/1997“);
5.Peraturan Kepala BPN RI No.6 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Penyederhanaan Dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu (“Peraturan No.6/2008“);
6.Surat Edaran Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (“SE No.600-1900?).
7.Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-3637 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Sertifikat Dan Surat Ukur (“SE No.110-3637“); dan
8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah;

Iklan

Tentang andihendra

andi hendra paluseri adalahperantau asal medan yang menyelesaikan pendidikannya S1 di ITB jurusan teknik elektro (Tenaga Listrik) dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.
Pos ini dipublikasikan di pengalaman di ITB. Tandai permalink.

4 Balasan ke Prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah

  1. Anonim berkata:

    bpk sy mempunyai sebidang tanah 4800m2 ,berencana akan membagikan kpd 5 anak nya ,kira2 berapa ya biaya pemecahan sertifikat untuk masing2 anak ?

  2. Emil Candra berkata:

    Assalamualaikum ww
    Mohon informasi tentang proses pemecahan sertifikat tanah hibah dari pemerintah ke pemerintah.
    kasusnya begini pak :
    Kami dapat hibah tanah (Hak Pakai) dari Pemprop ke Pemkab kami seluas 100 Ha dengan ketentuan bahwa dalam hibah tsb, tanah akan diserahkan ke pemkab 50 Ha dan organisasi masyarakat 50 Ha. prosesnya seperti apa pak….
    Dalam koordinasi yang sudah dilakukan dg pihak BPN, diinstruksikan kembali mulai dari awal yaitu dengan menerbitkan alas hak Baru (Pernyataan Fisik Bidang Tanah) atau sama dengan pengurusan baru….
    apa memang seperti itu prosedurnya pak..????
    apakah sertifikat hak pakai yang lama (100 Ha) tidak bisa dipecah langsung berdasarkan surat hibah ?????
    mohon informasinya pak………………………..

  3. alienco berkata:

    boleh bertanya mas, untuk permohonan ini apakah wajib melampirkan dokumen dari pemilik sebelumnya?

    terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s